Tuesday, October 29, 2013

Regionalisme Sebagai Diskursus Hubungan Internasional



Regionalisme merupakan suatu kebijakan dan state project  dimana negara dan aktor non-negara bekerjasama dan mengkoordinasikan strategi demi mencapai kepentingan dalam suatu kawasan tertentu. Tujuan dari regionalisme adalah untuk mengupayakan dan mempromosikan tujuan-tujuan bersama dalam satu isu atau lebih. Meskipun dalam perkembangannya regionalisme selalu disertai anomali dinamika spesifik dalam tatanan geografis, politik, ekonomi, strategis, dan budaya di suatu kawasan, namun regionalisme juga berkembang dengan disertai norma-norma, tren, dan nilai-nilai tertentu yang berlaku pada konstelasi kawasan.[1] Dengan difasilitasi oleh norma-norma bersama, institusi domestik dan interdependensi tingkat tinggi, negara di dalam sebuah komunitas regional mempunyai kecenderungan untuk bergabung dalam komunitas tersebut (terutama komunitas keamanan) dan mengharapkan perubahan secara damai. negara melihat diri mereka sebagai fundamental terkait dengan negara-negara lain, terikat oleh norma-norma umum, pengalaman politik, dan lokasi regional yang saling berdekatan.[2]

Ide mengenai komunitas kamanan berhubungan dengan perspektif yang berupaya untuk melihat proses pembelajaran dalam lingkungan sosial dan pembentukan identitas dalam hubungan internasional yang didorong oleh adanya interaksi dan sosialisasi. Pengembangan teori komunitas keamanan pada masa pasca perang dunia II ditujukan untuk meningkatkan kerjasama tanpa adanya kekerasan dalam hubungan internasional. Proses itu memungkinkan sebuah proses damai dan melaui persepsi dan identifikasi para aktor. Dengan demikian dapat dijelaskan mengapa negara meningkatkan rasa saling ketergantungan dan responsivitas, mengembangkan rasa saling memiliki, dan menghindari penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik.[3]

Regionalisme sendiri memiliki pejalanan sejarah yang panjang, dimana isu regional ini pertama kali muncul pada Perang Dunia I, antar negara- negara Eropa yang saling berkoalisi satu sama lain untuk menumbangkan lawannya dalam arena perang. Karena sesungguhnya jika dlihat dari para aktor negara yang terlibat dalam Perang Dunia I, perang tersebut tidak dapat dikategorikan pada perang besar mencakup seluruh dunia, namun hanya sebuah perang antar negara Eropa yang berebut wilayah jajahan dan kehormatan bangsanya. Isu regionalisme ini kemudian berlanjut pada pada banyak organisasi sekawasan setelah Perang dunia II, yang dibuktikan dengan berdirinya Liga Arab dan Eropa Barat.[4] Kemudian pengaplikasian pembentukan organisasi sekawasan ini dilanjutkan dengan berdirinya banyak oganisasi- organisasi di Asia, diantaranya ASEAN, Asia Timur, Asia Tengah, dll.

Dalam menganalisa konsep regionalisme, sebaiknya digunakan pendekatan melalui perspektif English School. English School merupakan sebuah aliran yang muncul di Inggris pada periode 1970’an, di sepanjang Perang Dingin dimana objek analisa utamanya adalah international society (masyarakat internasional). Aliran ini memiliki pemahaman dan perspektif yang berbeda dalam memandang studi hubungan internasional yaitu penolakan mereka pada tantangan kaum behavioralis dan menekankan pendekatan tradisional yang berdasarkan pada pemahaman, penilaian, norma-norma, dan sejarah manusia. Mereka juga menolak setiap pemilahan yang tegas antara pandangan kaum realis semata dengan pandangan kaum liberal tentang hubungan internasional.[5] Teori English School  digunakan untuk menganalisis pelembagaan kepentingan bersama dan identitas antara negara-negara di bawah aturan norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku di sebuah kawasan merupakan hasil kompromi dan kesepakatan antara aktor-aktor regional. English School dibangun dari hasil persinggungan 3 teori-teori Hubungan Internasional sebelumnya, yaitu Realisme dalam sistem internasional (Hobbes/Machiavelli), Rasionalisme dalam masyarakat internasional (Grotius), dan Revolusionisme dalam masyarakat dunia (Kant).[6] Pada perkembangannya English School mengacu pada tesis Grotius mengenai masyarakat internasional yang dilembagakan melalui norma.

*tulisan ini hasil karya Anggun Puspitasari,S.IP (anggunpuspit@gmail.com)



[1] Louise Fawcett, “Regionalism from Historical Perspective”, dalam Mary Farrel, et.al. (2005) Global Politics of Regionalism. London: Pluto Press, hal. 24.
[2] G. John Ikenberry, Jitsuo Tsuciyama, (2002), “Between Balance Of Power And Community: The Future of Multilateral Security Cooperation In The Asia Pacific”, International Relations of The Asia Pacific 2(1): 88.
[3] Amitav Acharya, (2000), Constructing Security Community in Southeast Asia, London: Routledge, hal. 1.
[4] M Griffiths dan T O'Callaghan, (2002), International Relations: The Key Concepts, London: Routledge. Hal 59.
[5] Andrew Linklater, (2005), “The English School” dlm Scott Burchill et. Al. Theories of International Relations Third edition, New York: Palgrave Macmillan, Hal. 84.
[6] Barry Buzan, (2004), From International to World Society?: English School Theory and The Social Structure Of Globalization, New York: Cambridge University Press, hal. 7.

No comments:

Post a Comment

 
feed