Regionalisme Sebagai Diskursus Hubungan Internasional

Regionalisme merupakan suatu kebijakan dan state project  dimana negara dan aktor non-negara bekerjasama dan mengkoordinasikan strategi demi mencapai kepentingan dalam suatu kawasan tertentu. Tujuan dari regionalisme adalah untuk mengupayakan dan mempromosikan tujuan-tujuan bersama dalam satu isu atau lebih. Meskipun dalam perkembangannya regionalisme selalu disertai anomali dinamika spesifik dalam tatanan geografis, politik, ekonomi, strategis, dan budaya di suatu kawasan, namun regionalisme juga berkembang dengan disertai norma-norma, tren, dan nilai-nilai tertentu yang berlaku pada konstelasi kawasan.[1] Dengan difasilitasi oleh norma-norma bersama, institusi domestik dan interdependensi tingkat tinggi, negara di dalam sebuah komunitas regional mempunyai kecenderungan untuk bergabung dalam komunitas tersebut (terutama komunitas keamanan) dan mengharapkan perubahan secara damai. negara melihat diri mereka sebagai fundamental terkait dengan negara-negara lain, terikat oleh norma-norma umum, pengalaman politik, dan lokasi regional yang saling berdekatan.[2]

Ide mengenai komunitas kamanan berhubungan dengan perspektif yang berupaya untuk melihat proses pembelajaran dalam lingkungan sosial dan pembentukan identitas dalam hubungan internasional yang didorong oleh adanya interaksi dan sosialisasi. Pengembangan teori komunitas keamanan pada masa pasca perang dunia II ditujukan untuk meningkatkan kerjasama tanpa adanya kekerasan dalam hubungan internasional. Proses itu memungkinkan sebuah proses damai dan melaui persepsi dan identifikasi para aktor. Dengan demikian dapat dijelaskan mengapa negara meningkatkan rasa saling ketergantungan dan responsivitas, mengembangkan rasa saling memiliki, dan menghindari penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik.[3]

Regionalisme sendiri memiliki pejalanan sejarah yang panjang, dimana isu regional ini pertama kali muncul pada Perang Dunia I, antar negara- negara Eropa yang saling berkoalisi satu sama lain untuk menumbangkan lawannya dalam arena perang. Karena sesungguhnya jika dlihat dari para aktor negara yang terlibat dalam Perang Dunia I, perang tersebut tidak dapat dikategorikan pada perang besar mencakup seluruh dunia, namun hanya sebuah perang antar negara Eropa yang berebut wilayah jajahan dan kehormatan bangsanya. Isu regionalisme ini kemudian berlanjut pada pada banyak organisasi sekawasan setelah Perang dunia II, yang dibuktikan dengan berdirinya Liga Arab dan Eropa Barat.[4] Kemudian pengaplikasian pembentukan organisasi sekawasan ini dilanjutkan dengan berdirinya banyak oganisasi- organisasi di Asia, diantaranya ASEAN, Asia Timur, Asia Tengah, dll.

Dalam menganalisa konsep regionalisme, sebaiknya digunakan pendekatan melalui perspektif English School. English School merupakan sebuah aliran yang muncul di Inggris pada periode 1970’an, di sepanjang Perang Dingin dimana objek analisa utamanya adalah international society (masyarakat internasional). Aliran ini memiliki pemahaman dan perspektif yang berbeda dalam memandang studi hubungan internasional yaitu penolakan mereka pada tantangan kaum behavioralis dan menekankan pendekatan tradisional yang berdasarkan pada pemahaman, penilaian, norma-norma, dan sejarah manusia. Mereka juga menolak setiap pemilahan yang tegas antara pandangan kaum realis semata dengan pandangan kaum liberal tentang hubungan internasional.[5] Teori English School  digunakan untuk menganalisis pelembagaan kepentingan bersama dan identitas antara negara-negara di bawah aturan norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku di sebuah kawasan merupakan hasil kompromi dan kesepakatan antara aktor-aktor regional. English School dibangun dari hasil persinggungan 3 teori-teori Hubungan Internasional sebelumnya, yaitu Realisme dalam sistem internasional (Hobbes/Machiavelli), Rasionalisme dalam masyarakat internasional (Grotius), dan Revolusionisme dalam masyarakat dunia (Kant).[6] Pada perkembangannya English School mengacu pada tesis Grotius mengenai masyarakat internasional yang dilembagakan melalui norma.

*tulisan ini hasil karya Anggun Puspitasari,S.IP (anggunpuspit@gmail.com)

---

[1] Louise Fawcett, “Regionalism from Historical Perspective”, dalam Mary Farrel, et.al. (2005) Global Politics of Regionalism. London: Pluto Press, hal. 24.

[2] G. John Ikenberry, Jitsuo Tsuciyama, (2002), “Between Balance Of Power And Community: The Future of Multilateral Security Cooperation In The Asia Pacific”, International Relations of The Asia Pacific 2(1): 88.

[3] Amitav Acharya, (2000), Constructing Security Community in Southeast Asia, London: Routledge, hal. 1.

[4] M Griffiths dan T O'Callaghan, (2002), International Relations: The Key Concepts, London: Routledge. Hal 59.

[5] Andrew Linklater, (2005), “The English School” dlm Scott Burchill et. Al. Theories of International Relations Third edition, New York: Palgrave Macmillan, Hal. 84.

[6] Barry Buzan, (2004), From International to World Society?: English School Theory and The Social Structure Of Globalization, New York: Cambridge University Press, hal. 7.

METODE ANALISIS POLA LINGKUNGAN STRATEGIS

Situasi dan kecenderungan lingkungan strategis pada awalabad 21 sangat jauh berbeda biladibandingkan dengan periode satu dekade terakhir dalam abad 20. Situasi politik internasional saat ini selain masih diwarnai oleh permasalahan lama yang belum berhasil diatasi, dan semakin bertambah kompleks dengan hadirnya serangkaian masalah baru. Disamping itu, kecenderungan lingkungan strategis semakin sulitdiperkirakan karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak dominan.

Dalam menganalisis pola lingkungan strategis di suatu kawasan, dibutuhkan jawaban atas beberapa pertanyaan utama. Pertanyaan tersebut meliputi pihak-pihak mana saja yang berkepentingan di wilayah tersebut, hal-hal apa saja yang bisa dieksploitasi dan keuntungan yang didapat, kompetitor utama mereka, apa yang dilakukan, serta potensi ancaman maupun konflik-konflik potensial yang bertensi tinggi.[1]Sebagai contoh, Asia Pasifik merupakan wilayah paling dinamis dan berpotensi tidak stabil di dunia saat ini. Kawasan Asia Pasifik meliputi kombinasi berbagai kekuatan besar yang saling bersaing. Terdapat potensi-potensi strategis yang mengancam stabilitas kawasan, antara lain sengketa teritorial, konflik dengan unsur sejarah yang belum terselesaikan, ideologi politik yang bersaing, transisi ekonomi, pergeseran keseimbangan militer dan budaya yang berbeda.

Bentuk arus ketertiban strategis di kawasan Asia Pasifik belakangan ini adalah hegemonik parsial yang dibangun melalui hubungan aliansi bilateral antara Amerika Serikat dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Cina yang berada di luar aliansi ini membentuk aliansi baru dengan menjalin hubungan bilateral dengan Russia dan Korea Utara.Hubungan ketegangan yang terjalin diantara Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, dan Negara-Negara Asia Tenggara akan menjadi tantangan dalam mengelola bahkan jika wilayah itu sudah membentuk lembaga pemerintahan dengan baik, tetapi dengan tidak adanya institusi yang kuat dan koheren membuat tantangan keamanan regional tersebut menjadi lebih besar.[2]

---

[1]John Peterson, “The Strategic Environment”, diakses melalui http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-ldrdm/

pt1ch2.html

[2]G. John Ikenberry, Jitsuo Tsuciyama, (2002), “Between Balance Of Power And Community: The Future of Multilateral Security Cooperation In The Asia Pacific”, International Relations of The Asia Pacific 2(1): 69.

*tulisan ini hasil karya Anggun Puspitasari,S.IP (anggunpuspit@gmail.com)

---

Konsepsi Geopolitik

Dalam kajian hubungan internasional, sebelum lahirnya teori-teori dan paradigma kerjasama, adalah geopolitik yang merupakan konsep yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan pemetaan interaksi antar negara, khususnya pasca-perjanjian Westphalia.  Geopolitik lahir dari inspirasi dari konstelasi  abad 19, yakni ketika era concert of Europe menjadi tatanan yang dominan di tataran global, Inggris, Perancis, dan Jerman secara bergantian melakukan dominasi kepemimpinan imperialistik. Dominasi imperialistik ini yang merupakan praktik geopolitik pertama yang ada dalam praktik hubungan luar negeri. Hubungan perdagangan boleh jadi dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan negara-negara pada saat itu, termasuk datangnya VOC ke Indonesia. Namun geopolitik merupakan praktik kebijakan luar negeri yang paling taktis guna mencapai stabilitas internasional pada saat itu.

Adapun Geopolitik merupakan konsep yang memungkinkan pengambil keputusan dan kebijakan melakukan pemetaan terhadap kekuatan politik negara lain berdasarkan letak geografis. Pemetaan ini didasarkan pada kondisi geografis; di dalamnya termasuk faktor demografi, sumber daya alam, teritorial, kontur wilayah, dan sebagainya-yang berkenaan langsung dengan teritorialitas. Untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang sesuai pemetaan tersebut, lantas dilakukan pembentukan geostrategi, yakni menggunakan hasil pemetaan untuk membuat strategi. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyeseuaikan kepentingan nasional masing-masing negara agar memungkinkan dicapai dengan bentuk geografi.

Ide mengenai geopolitik dicetuskan pertama kali oleh Rudolf Kjellen, ilmuwan politik Swedia pada periode 1936-1944 yang diteruskan olehFriederich Ratzel, seorangseorang geografer Jerman. Ide mengenai geopolitik diawali oleh konsep living space(libenstraum, dalam bahasa Jerman), yakni gagasan mengenai ruang hidup. Ruang hidup (libenstraum) merupakan benda fisik yang didiami oleh suatu populasi (negara) berupa alam, lokasi, ukuran/luas, dsb. Ide libenstraum lalu dikaitkan dengan kebutuhan untuk selalu melakukan perluasan terhadapnya. Ruang hidup dianggap akan semakin habis oleh praktik kenegaraan dan kegiatan manusia di dalamnya seperti industrialisasi, perdagangan, dan ekspansi pemukiman. Hal ini dengan demikian menciptakan justifikasi bagi negara untuk memperluas teritorialnya dengan praktik imperial (menjajah negara lain).

Dari perspektif ekonomi politik, geopolitik tak ubahnya sebuah praktik yang muncul akibat ketidak-selarasan kebijakan ekonomi global yang pada saat itu didominasi oleh praktik merkantilisme (proteksionisme ekonomi), dan tidak adanya rezim internasional yang mampu menarik kedaulatan dalam harmonisasi kepentingan. Dengan adanya geopolitik, praktik imperialisme mendapatkan pembenarannya, karena geopolitik selalu bergerak berdasarkan asumsi realpolitik: yakni politik yang amoral, self-help, dan anarki (seperti dalam pemikiran realisme). Setelah Perang Dunia II, praktis rezim Bretton Woods yang melahirkan IMF, IBRD, dan GATT, menjadi tumpuan harapan bagi hubungan internasional agar praktik geopolitik dapat dikurangi.

Dari pemaparan singkat tersebut harus dibedakan antara dua jenis geopolitik: pertama geopolitik itu sendiri yakni sebagai pemetaan terhadap faktor geografis guna mencapai tujuan-tujuan politis bagi kehidupan domestik maupun internasional. Kedua, adalah geografi politik, yakni pemetaan terhadap praktik kenegaraan yang digerakkan oleh praktik politik.

*tulisan ini merupakan sumbangan Semmy Tyar, S.IP (semmytyar@gmail.com)